MASALAH PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT DAN VITAMIN PALSU MELALUI PLATFORM E-COMMERCE DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF ETIKA UTILITARIANISME

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan vitamin palsu di masa pandemi Covid-19 baik yang bersifat preventif dan represif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, serta bagaimana produsen/penjual juga platform e-commerce sebagai penyedia barang atau jasa dan sarana jual-beli melalui media online, menyikapi serta bertanggung jawab terhadap peredaran obat dan vitamin palsu yang jelas tidak memenuhi syarat dan standar keamanan dan kesehatan konsumen. Metodologi penulisan ini lebih kepada studi literatur, guna melihat fenomena maraknya peredaran obat dan vitamin palsu melalui platform e-commerce ini dalam perspektif etika utilitarianism, serta campur tangan pemerintah sebagai bentuk perlindungan konsumen. Jenis penelitian yang digunakan penulisan normatif dan sifat penelitian deskriptif analitis. Pelaksanaan transaksi e-commerce yang berkembang pesat harus diimbangi dengan adanya pengawasan yang tegas dari Pemerintah dalam setiap implementasinya. Dari temuan-temuan yang ada konsumen dirugikan dengan maraknya peredaran obat dan vitamin palsu melalui platform e-commerce. Keterbatasan-keterbatasan dalam transaksi e-commerce telah dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk mengeruk keuntungan sendiri dan merugikan orang lain. Tindakan ini jelas tidak etis karena merugikan konsumen, produsen sejenis, maupun industry lain yang terkait. Mereka tidak menjalankan etika bisnis karena mengabaikan tujuan dari etika bisnis itu sendiri, yaitu terciptanya bonum commune (kemaslahatan bersama). Perlindungan hukum oleh BPOM dan BPKN sangat penting bagi konsumen/pemakai. Hukum (peraturan) harus memberikan ruang kepada para konsumen untuk melakukan upaya hukum dalam mengembalikan hak dirinya yang telah dirugikan. Adanya Undang-undang dan peraturan dibuat pemerintah sebagai bentuk perlindungan konsumen.

Save to Mendeley