TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, AND AUDIT FINDINGS IN BPK RI TO MINIMIZING THE LEVEL OF CORRUPTION

Salwa Nafisah, Dedik Nur Triyanto

Abstract


According to the data from KPK in 2017, the Ministry and Local Government of Indonesia were laced in the 5th rank of biggest number of corruption case in 2017. This study aims to determine the effect of transparency, accountability, and BPK-RI’s audit findings in minimalize the level of corruption both partially and simultaneously.
The population of this study was the Ministry and Local Government of Indonesia in 2017. Samples were determined by using purposive sampling analysis which obtained 24 samples data in total. The data analyzed used in this study were descriptive analysis and multiple linear regression. The result of this study showed that transparency, accountability, and BPK RI’s audit finding have effect in minimalizing the corruption level.

Save to Mendeley


Keywords


Transparency, accountability; BPK RI; Audit Findings; Corruption Level

Full Text:

PDF

References


Fatmawati, N. I. (2017, Juni 21). Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu. Dipetik Februari 28, 2019, dari News.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3538058/kronologi-ott-kasus-suap-gubernur-bengkulu

Indonesian Corruption Watch. (2017). Laporan Akhir Tahun ICW . Jakarta: antikorupsi.org.

Indonesian Corruption Watch. (2017). Tren Penindakan Korupsi 2017. Jakarta: antikorupsi.org.

Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia.Tesis:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Kami, I. M. (2018, Februari 22). Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia Peringkat Ke-96. Dipetik Februari 27, 2019, dari news.detik.com: https://news.detik.com/berita/d-3879592/indeks-persepsi-korupsi-2017-indonesia-peringkat-ke-96

Khairudin dan Erlanda, R. (2016). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Se-Sumatera). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 7, No. 2 , hal 137-154.

KPK. (2017). Laporan Ilmiah SPI. Dipetik Februari 26, 2019, dari kpk.go.id: https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian/671-survei-penilaian-integritas

Kurniawan, Albert. (2014). Metode Riset untuk Ekonomi dan Bisnis: Teori, Konsep, dan Praktik Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Kusuma, R. (2016). Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal dan Role Stress Auditor Internal terhadap Kualitas Rekomendasi Audit Internal. Repository.unpas.ac.id .

Latief, F. d. (2014). Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Journal of Government UMY (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) 2 (1) , 1-19.

Lembaga Administrasi Negara. (2003). Akuntabilitas dan Governance. Dalam L. A. Negara, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (hal. 3). Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2006). UU No. 15 Tahun 2006. Jakarta: Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2001). Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001. Jakarta.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Jakarta.

Rini, R., Damiati. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol. 4(1) , 73 - 90.

Sari, Adelia Pramita. Dwi Martani. Dyah Setyaningrum (2017). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Jurnal Universitas Indonesia .

Setiawan, W. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Universitas Diponogoro .

Sitorus, C. P. (2018). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Korupsi. e-Proceeding of Management , 17.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D) (hal. 13). Bandung: Alfabeta.

Supriyanto, A. S., Machfudz (2010). Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia. Malang: Erlangga.

Tahir, D. A. (2015). Kritik Transparansi dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Repository Universitas Negeri Gorontalo .

Tempo.co. (2017, Maret 4). Selama 2016, Negara Rugi Rp 3T dari Kasus Korupsi. Dipetik Februari 27, 2019, dari Nasional.Tempo.Co: https://nasional.tempo.co/read/852637/sepanjang-2016-negara-rugi-rp-3-triliun-dari-kasus-korupsi/full&view=ok

Transparency International. (2017). Corruption Perception Index 2017. Dipetik Maret 05, 2019, dari Transparency.org: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

Tuanakotta, T. M. (2010). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta: Salemba Empat.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, Vol. 19, No. 1, ISSN 0852-9213 , 17.




DOI: https://doi.org/10.33508/rima.v2i2.2603