Kesetaraan Gender Dalam Penyelesaian Konflik Korban Lumpur Lapindo Sidoarjo

Abstract

Terdapat kesenjangan antara kebijakan Pemerintah berupa Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan sikap warga korban Lumpur Lapindo Sidoarjo. Hal ini disebabkan adanya ketidak sepahaman antara maksud dan tujuan yang terkandung dalam Perpres nomor 14 tahun 2007 dan kemauan warga korban Lumpur lapindo Sidoarjo. Perbedaan pandangan tersebut semakin menajam dengan berbuntut adanya aksi-aksi blokade yang dilakukan oleh warga, baik warga
yang berasal dari wilayah peta terdampak maupun warga yang diluar petab terdampak, dijalan raya Sidoarjo Malang hingga aksi unjuk rasa yang masih saja terjadi hingga kini. Terakhir sebagian warga korban lumpur melakukan aksi unjuk rasa besar didepan istana negara pada
bulan Maret 2009. Ketidak konsistenan pihak Lapindo menjadi pemicu aksi-aksi yang bermunculan menolak perpres 14 tahun 2007 maupun menuntut hak-hak warga maupun janji janji pemerintah pusat maupun daerah. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebagai penjelmaan Perpres 14/ 2007 tidak bisa berbuat banyak. BPLS bertanggungjawab untuk mempersempit kesenjangan kebijakan
pemerintah dengan kemauan warga. Namun pada kenyataannya, badan yang dibentuk tersebut tidak mampu meredam konflik yang terus saja terjadi antara warga dengan pemerintah. Untuk itu dibutuhkan sebuah wadah komunikasi yang efektif. Apakah Sosialisasi telah dilakukan secara terus menerus dan bagaimana pola komunikasinya. Warga membutuhkan tindakan konkrit dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah lumpur sidoarjo ini. Warga menilai pemerintah dan juga pihak Lapindo hanya memberikan janji-janji penyelesaian saja. Sampai saat ini warga masih diliputi kecemasan mengenai kondisi lingkungan dimana mereka tinggal, sebab bisa jadi sewaktu-waktu lumpur akan menggenangi wilayah mereka. Kesetaraan gender yang menonjol dalam proses penyelesaian konflik lumpur lapindo sidoarjo ini lebih menekankan bagaimana sebenarnya peran wanita didalamnya. Apa saja yang mereka tempuh guna mendapatkan hak-haknya sebagai bagian dari peristiwa tersebut. Bagaimana mereka saling menguatkan diri untuk keberlangsungan hidup keluarganya. Peran yang tidak
bisa dikatakan kecil meski mereka ada dibalik layar dalam proses penyelesaian konflik tersebut. Riset ini lebih menekankan bagaimana sosialisasi dijalankan, apakah kendala komunikasinya dan bagaimana jalan keluarnya.serta apa yang diharapkan oleh warga dari adanya Perpres tersebut bagi kelangsungan hidup mereka selanjutnya.